Posted in

Imbas Konflik AS-Iran, JK Minta Pemerintah Antisipasi Stok BBM

(Ki-ka) Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, dan Presiden Prabowo Subianto berbincang sesaat sebelum pertemuan dimulai di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026). (Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla meminta pemerintah mengantisipasi terbatasnya stok bahan bakar minyak usai meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Hal tersebut disampaikan JK kepada wartawan usai acara buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus dan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).

“Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” ujar JK dalam keterangan resminya, Sabtu (7/3/2026).

JK menilai, eskalasi konflik di Timur Tengah juga akan mempengaruhi kenaikan harga BBM dan LPG yang ikut meningkatkan beban subsidi negara. “Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga LPG naik, dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” ujar JK.

Selain itu, JK meminta Indonesia memiliki sikap politik yang jelas terhadap konflik yang terjadi usai AS menyerang Iran. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia dinilainya perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas. Ia menyebut pemerintah dapat memanfaatkan peran Indonesia dalam forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik dan perdamaian.

JK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, terutama terkait pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, pemerintah perlu menentukan prioritas belanja negara agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. “Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” ujar JK.

Sumber: Kompas.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *